Buku ini terdiri dari 3 bagian. Bagian Pertama berupa Undang-undang No. 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP yang antara Pasal/Ayat dengan penjelasannya disusun secara berdampingan, sehingga memudahkan dalam membaca Undang-undang ini secara utuh (batang tubuh dan penjelasannya). Bagian kedua, Susunan Dalam satu naskah Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Di Ubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000. Dalam Bagian Kedua ini, selain antara Pasal/Ayat disusun berdampingan, juga dimuat secara keseluruhan Undang-undang Tentang KUP, baik yang tidak mengalami perubahan, maupun yang mengalami perubahan (dihapus, diubah, atau tambahan).Dengan demikian, akan memudahkan bagi pembacanya untuk mengetahui secara utuh Undang-undang Tentang KUP, tanpa harus membaca masing-masing Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 sekaligus. Bagian ketiga, Kodifikasi Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Kodifikasi Undang-undang Tahun 1983 dan Undang-undang Perubahannya). Bagian Ketiga ini memuat secara lengkap masing-masing Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 yang disusun per Pasal dan per Ayat sehingga pembaca akan dengan mudah mengetahui di mana letak perbedaannya.

Dengan memiliki Buku ini, masalah keharusan memiliki Buku Undang-undang tentang KUP yang berkesinambungan sehubungan dengan adanya daluwarsa penetapan dan penagihan pajak selama 10 tahun dapat terpecahkan.

Buku ini terdiri dari 3 bagian. Bagian Pertama berupa Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang antara Pasal/ Ayat dengan penjelasannya di susun secara berdampingan sehingga memudahkan dalam membaca Undang-undang ini secara utuh (batang tubuh dan penjelasannya). Bagian Kedua, Susunan Dalam satu Naskah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana Telah Beberapa Kali Di Ubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000. Dalam Bagian Kedua ini, selain antara Pasal/ Ayat disusun berdampingan , juga dimuat secara keseluruhan Undang-undang Tentang Pajak Penghasilan, baik Pasal-pasal/ Ayat-ayat yang Tidak mengalami perubahan, maupun yang mengalami perubahan (dihapus, diubah, atau tambahan). Dengan demikian, akan memudahkan bagi pembacanya untk mengetahui secara utuh Undang-undang Tentang Pajak Penghasilan, tanpa harus membaca masing-masing Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, dan Undang-undang nomor 17 Tahun 2000 sekaligus. Bagian Ketiga Kodifikasi Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan Undang-undang Perubahannya (Kodifikasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 dan Undang-undang Perubahannya). Bagian Ketiga ini memuat secara lengkap masing-masing Undang-undang nomor 7 Tahun 1983, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang Nomor 10 Tahun 1994, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 yang disusun per Pasal dan per Ayat sehingga pembaca akan mudah mengetahui di mana letak perbedaannya.

Dengan memiliki Buku ini, masalah keharusan memiliki Buku Undang-undang tentang Pajak Penghasilan yang berkesinambungan sehubungan dengan adanya daluwarsa penetapan dan penagihan pajak selama 10 tahun dapat terpecahkan.

Buku ini terdiri dari 3 bagian. Bagian Pertama berupa Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah yang antara Pasal/ Ayat dengan penjelasannya disusun secara berdampingan sehingga memudahkan dalam membaca Undang-undang ini secara utuh (batang tubuh dan penjelasannya). Bagian Kedua, Susunan Dalam satu Naskah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000. Dalam Bagian Kedua ini, selain antara Pasal/ Ayat disusun berdampingan, juga dimuat secara keseluruhan Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan, baik Pasal-pasal dan Ayat-ayat yang tidak mengalami perubahan, maupun yang mengalami perubahan (dihapus, diubah, atau tambahan). Dengan demikian, akan memudahkan bagi pembacanya untuk mengetahui secara utuh Undang-undang Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tanpa harus membaca masing-masing Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 sekaligus. Bagian Ketiga Kodifikasi Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan Undang-undang Perubahannya (Kodifikasi Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 dan Undang-undang Perubahannya). Bagian Ketiga ini memuat secara lengkap masing-masing Undang-undang nomor 8 Tahun 1983, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 yang di susun per Pasal dan per Ayat sehingga pembaca akan dengan mudah mengetahui di mana letak perbedaannya.

Dengan memiliki Buku ini, masalah keharusan memiliki Buku Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berkesinambungan, sehubungan dengan adanya daluwarsa penetapan dan penagihan pajak selama 10 tahun, dapat terpecahkan.

Buku ini terdiri dari 3 Bab. Bab II membahas aspek-aspek perpajakan karyawan asing, antara lain mengenai dasar hukum pengenaan pajak terhadap karyawan asing, status karyawan asing untuk kepentingan perpajakan, karyawan asing yang dikecualikan sebagai subjek Pajak Penghasilan, mekanisme pengenaan pajak atas penghasilan sehubungan dengan hubungan kerja (employment income), pemotong pajak, pihak yang dipotong pajak, hak-hak dan kewajiban pemotong pajak dan pihak yang dipotong pajak, jenis-jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan asing yang merupakan objek PPH Pasal 21/ PPH Pasal 26, perlakuan perpajakan atas benefit in kinds dan fringe benefits, perlakuan perpajakan terhadap karyawan asing yang bekerja di perwakilan negara asing/ representative office/ organisasi internasional yang dikecualikan sebagai subjek pajak, cara menghitung penghasilan kena pajak, perlakuan perpajakan terhadap pajak yang dibayar pemberi kerja, cara menghitung Pajak Penghasilan PPh Pasal 21/ PPh Pasal 26, Standard Salary, ekualisasi Pajak. Bab II, antara lain membahas mengenai orang pribadi yang tercakup Perjanjian Perpajakan, solusi dalam hal terjadi dual residence, perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diterima dari hubungan kerja (dependent personal service), penerapan ketentuan perjanjian perpajakan. Bab III, membahas mengenai prosedur pemotongan PPh Pasal 21/ Pasal 26 dan sistem pelaporannya.

atas..

Buku ini terdiri dari 3 Bab. Bab I mengenai Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Dalam Bab ini, antara lain di bahas mengenai mekanisme pelunasan Pajak Penghasilan di Indonesia, fungsi pemungutan pajak dalam sistem perpajakan Indonesia, elemen-elemen yang terdapat dalam pemotongan PPh Pasal 23, dasar hukum pemotongan PPh Pasal 23, pemotong pajak, hak dan kewajiban pemotong pajak, pihak yang dipotong pajak, hak dan kewajiban pihak yang dipotong pajak , jenis-jenis penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 dari waktu ke waktu dalam kurun waktu 1995 - 2002, tarif pemotongan PPh Pasal 23 dari waktu ke waktu dalam kurun waktu 1995 - 2002, prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23. Bab II mengenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26. Dalam Bab ini, antara lain dibahas mengenai unsur-unsur pemotongan PPh Pasal 26,dasar hukum pemotongan PPh Pasal 26, pemotong PPh Pasal 26, hak dan kewajiban pemotong pajak, pihak yang dipotong PPh Pasal 26, hak dan kewajiban pihak yang dipotong pajak, jenis-jenis penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26, pengertian wajib pajak luar negeri, objek pemotongan PPh Pasal 26 menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-undang Nomor 10 tahun 1994, dan menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, tarif pemotongan PPh Pasal 26, prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 26, ketentuan Perjanjian Perpajakan dalam pemotongan PPh Pasal 26, kedudukan Perjanjian Perpajakan dalam ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan ketentuan perjanjian perpajakan, ketentuan perjanjian perpajakan yang bertalian dengan pemotongan PPh Pasal 26, ketentuan mengenai pemberian jasa (furnishing of services), ketentuan mengenai bunga, dividen dan royalty, ketentuan mengenai pekerjaan bebas (independent personal services), ketentuan mengenai hubungan kerja (dependent personal services), ketentuan mengenai imbalan untuk direktur perusahaan (Directors' fees), ketentuan mengenai pensiun, Surat Keterangan Domisili.
Bab III mengenai Sanksi Sehubungan Dengan Pemotongan PPh Pasal 26. Dalam Bab ini, antara lain dibahas mengenai sanksi administratif sanksi pidana yang bertalian dengan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23/PPh Pasal 26.

Buku ini terdiri dari 3 Bab. Bab I mengenai Pajak Ganda Internasional. Dalam Bab ini antara lain dibahas mengenai azas pengenaan pajak yang dianut negara-negara, upaya untuk menghindarkan terjadinya pajak ganda internasional, kedudukan perjanjian perpajakan dalam hukum pajak suatu negara, metode penghindaran pajak berganda. Bab II mengenai Perjanjian Perpajakan Indonesia. Dalam Bab ini, antara lain dibahas sejarah singkat perjanjian penghindaran pajak berganda Indonesia, tahapan penyelesaian perjanjian perpajakan Indonesia, bahasa yang dipergunakan dalam naskah perjanjian perpajakan, kedudukan perjanjian perpajakan dalam system hukum Indonesia. Bab 3 mengenai isi Perjanjian Perpajakan Indonesia. Dalam Bab ini, antara lain dibahas mengenai subjek perjanjian perpajakan, pengertian-pengertian umum, objek perjanjian perpajakan: pajak-pajak yang tercakup perjanjian perpajakan, bentuk usaha tetap, penghasilan dari harta tak gerak, laba usaha, shipping & air transport, perlakuan perpajakan terhadap perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, capital gains, pekerjaan bebas (independent personal service), hubungan kerja (dependent personal service), bunga, dividen dan royalty, capital gains, seniman dan olah ragawan, pensiun, guru dan peneliti, mahasiswa/ pelajar, penghindaran pajak ganda, non diskriminasi, pertukaran informasi, perlakuan perpajakan terhadap para diplomat, perluasan berlakunya perjanjian, penghentian perjanjian, dan protocol.

Buku ini selain membahas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda secara umum, juga membahas bagaimana penerapannya di Indonesia sesuai dengan Undang-undang perpajakan nasional.