[ English ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAQ >> PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
 

Pemotongan / Pemungutan Pajak Penghasilan (PotPut)

Bagaimanakah cara pelunasan Pajak Penghasilan?

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2):
· Jenis penghasilan apa saja yang dipotong PPh Pasal 4 (2)?
· Apa yang dimaksud dengan PPh Final?
· Bagaimanakah pemotongan pajak atas sewa tanah dan bangunan?
· Bagaimanakah pemotongan pajak atas hadiah undian?
· Bagaimanakah pemotongan pajak atas bunga deposito, tabungan dan SBI?
· Bagaimanakah pemotongan pajak atas imbalan jasa konstruksi?

II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 15 (PPh Pasal 15)
· Bagaimanakah Charter/sewa kapal atau pesawat yang diperoleh perusahaan pelayaran/ penerbangan luar negeri?
· Bagaimanakah Charter/sewa kapal yang diperoleh perusahaan pelayaran dalam negeri?
· Bagaimanakah Charter/sewa pesawat yang diperoleh perusahaan penerbangan dalam negeri?

III. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh PASAL 21)
· Siapakah Pihak Pemotong PPh Pasal 21?
· Siapakah Pihak yang dipotong PPh Pasal 21?
· Apa saja objek pemotongan PPh Pasal 21?
· Apa saja yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21? (Pengecualian Objek pemotongan PPh Pasal 21)?
· Apa saja pengurangan yang diperbolehkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak?
· Berapa Tarif Pemotongan PPh Pasal 21?
· Kapan saat Pemotongan PPh Pasal 21?
· Apa yang dimaksud dengan Pajak Yang Ditanggung Pemerintah?

IV. PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 (PPh Pasal 22)
· Siapakah Pemungut PPh Pasal 22?
· Siapakah Pihak yang dipungut PPh Pasal 22?
· Berapa Tarif Pemungutan PPh Pasal 22?
· Kapan Saat pemungutan PPh Pasal 22?

IV. PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 (PPh Pasal 23)
· Siapakah pihak yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23?
· Siapakah pihak yang dipotong PPh Pasal 23?
· Penghasilan apa saja yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23?
· Jenis penghasilan apa saja yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23?
· Kapan Saat Pemotongan PPh Pasal 23?
· Berapa Tarif Pemotongan PPh Pasal 23?

VI. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 (PPh PASAL 26)
· Siapakah pihak yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 26?
· Siapakah pihak yang dipotong PPh Pasal 26?
· Penghasilan apa saja yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 26?
· Berapa Tarif Pemotongan PPh Pasal 26?

Pertanyaan lain?


Cara Pelunasan Pajak Penghasilan
Pelunasan Pajak Penghasilan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan:
1) melalui pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri melalui:
· pembayaran bulanan PPh Pasal 25
· pembayaran Fiskal Luar Negeri pada waktu akan berangkat ke luar negeri
2) melalui pemungutan atau pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak lain, yang dapat berupa:
· pemotongan PPh Pasal 4 (2)
· pemotongan PPh Pasal 15
· pemotongan PPh Pasal 21
· pemotongan PPh Pasal 23
· pemotongan PPh Pasal 26
b. Pelunasan Pajak Penghasilan pada akhir tahun pajak, melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 yang dilakukan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir.
c. Pembayaran pajak di luar negeri, untuk penghasilan-penghasilan yang diperoleh di luar negeri (Pajak Penghasilan Pasal 24).
d. Pajak Penghasilan yang ditanggung Pemerintah, contohnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2003.

atas...

I. PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)
Beberapa jenis penghasilan yang pelunasan pajaknya dilakukan melalui pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan bersifat final:
· Sewa atas tanah dan bangunan
· Hadiah undian/lotre
· Bunga Tabungan/Deposito dan SBI
· Imbalan atas jasa konstruksi

atas...

Yang dimaksud dengan pajak final:
Penghasilan yang bertalian dengan pajak yang telah dikenakan pajak final tersebut oleh penerima hasil tidak ikut dihitung dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak penerima hasil, dan Pajak Penghasilan yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang berkenaan.

atas...

Sewa atas tanah dan bangunan
· Besarnya tarif pajak yang dipotong adalah 10% dari sewa bruto (termasuk di dalamnya pembayaran untuk service charge).
· Yang melakukan pemotongan pajak adalah pihak penyewa.
· Pajak Penghasilan yang dipotong harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

atas...

Hadiah Undian
· Besarnya tarif pajak yang dipotong adalah 25% dari nilai undian bruto. Jika hadiah undian berbentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai harga jualnya (dalam harga jual tidak termasuk laba yang sekiranya diperoleh apabila barang tersebut dijual).
· Yang melakukan pemotongan pajak adalah pihak penyelenggara undian.
· Pajak Penghasilan yang dipotong harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

atas...

Bunga deposito, tabungan dan SBI
· Besarnya tarif pajak yang dipotong adalah 20% dari bunga bruto.
· Yang melakukan pemotongan pajak adalah pihak bank.
· Pajak Penghasilan yang dipotong harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

Imbalan atas jasa konstruksi
Imbalan atas jasa konstruksi yang diperoleh pengusaha jasa konstruksi yang memiliki sertifikasi sebagai pengusaha kecil dari instansi yang berwenang dan nilai pengadaannya tidak lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (1 milyar) pengenaan pajaknya dilakukan melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Besarnya tarif pajak yang dipotong:
1) 2% untuk imbalan jasa pelaksanaan konstruksi;
2) 4% untuk imbalan jasa pengawasan konstruksi, dan
3) 4% untuk imbalan jasa perencanaan konstruksi.

Yang melakukan pemotongan pajak adalah pihak pengguna jasa konstruksi.
Pajak Penghasilan yang dipotong harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

atas...

II. PAJAK PENGHASILAN PASAL 15 (PPh Pasal 15)
Beberapa jenis penghasilan yang dipotong berdasarkan ketentuan Pasal 15:

· Charter/sewa kapal yang diperoleh perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri.
· Charter/sewa kapal yang diperoleh perusahaan pelayaran dalam negeri.
· Charter/sewa pesawat yang diperoleh perusahaan penerbangan dalam negeri

atas...

Charter/sewa kapal atau pesawat yang diperoleh perusahaan pelayaran/ penerbangan luar negeri
Besarnya tarif pajak yang dipotong adalah 2,64% dari sewa bruto.
Yang melakukan pemotongan pajak adalah pihak penyewa./pencharter kapal atau pesawat. Pemotongan dilakukan pada saat sewa/charter itu terutang (dibukukan sebagai biaya oleh penyewa/pencharter) atau pada saat sewa/charter itu dibayarkan kepada pihak yang menyewakan/mencharterkan tergantung peristiwa mana yang terjadi terlebih dahulu.
Pajak Penghasilan yang dipotong harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

atas...

Charter/sewa kapal yang diperoleh perusahaan pelayaran dalam negeri

Besarnya tarif pajak yang dipotong adalah 1,2% dari sewa bruto dan bersifat final.
Yang melakukan pemotongan pajak adalah pihak penyewa/pencharter kapal. Pemotongan pajak dilakukan oleh penyewa/pencharter pada saat sewa/charter itu terutang (dibukukan sebagai biaya oleh penyewa/pencharter) atau pada saat sewa/charter itu dibayarkan kepada pihak yang menyewakan/mencharterkan tergantung peristiwa mana yang terjadi terlebih dahulu.
Pajak Penghasilan yang dipotong harus disetorkan oleh pemotong pajak oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

atas...

Charter/sewa pesawat yang diperoleh perusahaan penerbangan dalam negeri
Besarnya tarif pajak yang dipotong adalah 1,8% dari sewa bruto tidak bersifat final (dapat dikreditkan). Pemotongan PPh merupakan pemotongan PPh Pasal 23.
Yang melakukan pemotongan pajak adalah pihak penyewa/pencharter kapal. Pemotongan pajak dilakukan oleh penyewa/pencharter pada saat sewa/charter itu terutang (dibukukan sebagai biaya oleh penyewa/pencharter) atau pada saat sewa/charter itu dibayarkan kepada pihak yang menyewakan/mencharterkan tergantung peristiwa mana yang terjadi terlebih dahulu.
Pajak Penghasilan yang dipotong harus disetorkan oleh pemotong pajak oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

atas...

III. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh PASAL 21)

Pihak Pemotong PPh Pasal 21
· Pemberi kerja
· Bendaharawan pemerintah
· Dana pensiun
· Perusahaan (badan dan bentuk usaha tetap)
· Yayasan

atas...

Pihak yang dipotong PPh Pasal 21
Wajib pajak Orang pribadi dalam negeri yang menerima imbalan sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan, atau jasa yang diberikannya.

atas...

Objek pemotongan PPh Pasal 21
Penghasilan yang diterima sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang berupa:
· Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur dengan nama apapun;
· Penghasilan yang diterima secara tidak teratur, misalnya jasa produksi, tantiem, tunjangan cuti, THR, bonur, premi tahunan, dan penghasilan lain yang sejenis.
· Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
· Uang tebusan pensiun, uang pesangon, Tabungan Hari Tua dan pembayaran lain yang sejenis
· Honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib pajak Orang Pribadi dalam negeri, terdiri dari:
1. Tenaga ahli;
2. Seniman;
3. Olahragawan
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator
5. Pengarang, peneliti, penterjemah;
6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronik, fotografi, ekonomi dan sosial;
7. Agen iklan
8. Pengawas, epngelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala kegiatan;
9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
10. Peserta perlombaan;
11. Petugas penjaja barang
12. Petugas dinas asuransi;
13. Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan;
14. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis.
· Gaji, gaji kehormatan dan tunjangan yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS).

atas...

Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (Pengecualian Objek pemotongan PPh Pasal 21)

a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
b. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan;
c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran Jaminan hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar pemberi kerja;
d. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang dibayarkan oleh Pemerintah;
e. kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja;
f. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk pemerintah.

atas...

Pengurangan yang diperbolehkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak
Pengurangan-pengurangan yang diperobolehkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak untuk pegawai tetap:

1. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 1.296.000,00 per tahun, atau Rp 108.000,00 per bulan.
2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai ke dana pensiun atau penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan hari Tua, yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan.
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):
a. Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
b. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
c. Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
d. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Catatan:
Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri juga ditambah dengan PTKP keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang.

Untuk pegawai tidak tetap pengurangan yang diperkenankan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak adalah hanya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Untuk pensiunan pengurangan yang diperbolehkan dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah:
a. biaya pensiun adalah sebesar 5% dari jumlah pensiun bruto, maksimum Rp 432.000,00 per tahun atau Rp 36.000,00 per bulan.
b. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Untuk pegawai harian, mingguan, pemagang, dan pegawai tidak tetap lainnya pengurangan yang diperkenankan adalah pengurang sebesar Rp 24.000,00 per hari, dengan syarat penghasilan dalam satu bulan takwim tidak melebihi Rp 240.000,00 dan upahnya tidak dibayarkan secara bulanan.
Dalam hal penghasilan dalam satu bulan takwim melebihi Rp 240.000,00 atau upahnya dibayarkan secara bulanan, maka PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP sebenarnya. Untuk kasus penghasilannya melebihi Rp 240.000,00 PTKP yang dikurangkan adalah PTKP sebenarnya dibagi dengan 360. Untuk kasus yang upahnya dibayar bulanan PTKP yang dikurangkan PTKP sebenarnya.

atas...

Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Jenis penghasilan
Dasar Pengenaan Pajak
Tarif Pajak
Penghasilan yang diterima:
Penghasilan Kena Pajak 1)
Tarif Pasal 17 2)
a. pegawai tetap
b. penerima pensiun yang dibayar bulanan
c. pegawai tidak tetap, pemagang dan calon pegawai
d. distributor multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis
Penghasilan berupa:
Penghasilan Bruto
Tarif Pasal 17
a. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sejenis sebagai imbalan atas jasa atu kegiatan yang dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan:
· Olahragawan
· Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator
· Pengarang, peneliti, penterjemah;
· Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronik, fotografi, ekonomi dan sosial;
· Agen iklan
· Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala kegiatan;
· Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
· Peserta perlombaan;
· Petugas penjaja barang
· Petugas dinas asuransi;
b. honorarium yang diterima atau diperoleh anaggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap pegawai tetap pada perusahaan;
c. jasa produski, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
d. penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan
Penghasilan yang diterima tenaga ahli (yang melakukan pekerjaan bebas): pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris Perkiraan Penghasilan Neto sebesar 50% dari penghasilan bruto 15%
Upah harian, mingguan, borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp 24.000,00 sehari tetapi tidak melebihi Rp 240.000,00 sebulan atau tidak dibayarkan bulanan 3) Selisih antara upah atau uang saku harian yang diterima setelah dikurangi Rp 24.000,00 5%
Penghasilan berupa pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar dana pensiun, THT dan JHT yang dibayar sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara jamsostek:  
a. penghasilan bruto di atas Rp 25.000.000,00 s/d Rp 50.000.000,00
Penghasilan Bruto
5%
b. penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00
Penghasilan Bruto
10%
c. penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 200.000.000,00
Penghasilan Bruto
15%
d. penghasilan bruto di atas Rp 200.000.000,00
Penghasilan Bruto
25%
Dikecualikan dari pemotongan pajak jumlah penghasilan bruto sampai dengan sebesar Rp 25.000.000,00.  
Honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima PNS, TNI/POLRI yang sumbernya dari Kas Negara. Kecuali yang diterima PNS golongan II , Pembantu Letnan Satu, atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.
Penghasilan Bruto
15% dan bersifat final
Penghasilan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri (PPh Pasal 26)
Penghasilan Bruto
20%
dan bersifat final

1) Untuk menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk pegawai tidak tetap, pemagang dan calon pegawai, penghasilan bruto dikurangi PTKP.
2) Tarif Pasal 17 adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) 5%
di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s.d. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 10%
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 15%


Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d. Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 25%
di atas Rp 200.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d.d. Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 35%

3) Untuk mendapatkan jumlah upah harian dan uang saku harian:
a. dalam hal upah mingguan atau uang saku mingguan, adalah jumlah tersebut dibagi 6
b. dalam hal berupa upah satuan, adalah upah atas banyaknya satuan produk yang dihasilkan satu hari
c dalam hal berupa upah borongan, adalah jumlah upah borongan dibagi dengan banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan.

Dalam hal yang menerima upah, uang saku dan komisi adalah pegawai tetap, maka penghasilan tersebut harus digabungkan dengan penghasilan lain dari pemberi kerja yang bersangkutan.

atas...

Saat Pemotongan PPh Pasal 21
Pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. PPh Pasal 21/Pasal 26 yang telah dipotong harus disetorkan ke Kas Negara selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya dan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya.

atas...

Pajak Yang Ditanggung Pemerintah
Untuk penghasilan sampai dengan Rp 1.000.000,00 per bulan, pajaknya ditanggung Pemerintah

atas...

IV. PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 (PPh Pasal 22)
Pemungut PPh Pasal 22:

Mereka-mereka yang ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22:

1. Bank devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
2. Direktorat Jenderal Anggaran, bendaharawan pemerintah (pusat dan daerah), bumn dan bumd, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dari belanja negara dan/atau daerah;
3. Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas hasil penjualannya di dalam negeri.
Termasuk pemungut Pajak. Penghasilan (PPh) Pasal 22 di atas penjualan semen dalam negeri adalah Distributor Tunggal/ Distributor Utama semen produksi:
· PT Semen Cibinong
· PT Semen Indocement
· PT Semen Nusantara;
4. Pertamina atas penjualan hasil produksinya berupa premium, solar, pelumas, gas dan minyak tanah;
5. Badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas, atas penjualan hasil produksinya kepada para penyalur dan/atau agennya;
6. Badan Urusan Logistik (Bulog), atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu kepada para penyalur dan/atau agennya dan pembeli lainnya.

atas...

Pihak yang dipungut PPh Pasal 22

Pihak yang dipungut PPh Pasal 22:
1. Mereka yang melakukan kegiatan impor barang;
2. Rekanan yang menerima pembayaran dari Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD BPPN, dan Bank Indonesia atas penyerahan/ penjualan barang yang pembayarannya berasal dari dana APBN/ APBD;
3. Penyalur atau agen Pertamina;
4. Penyalur atau agen badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas.
5. Penyalur dan agen gula pasir dan tepung terigu dari Bulog, serta pembeli lainnya yang langsung dari Bulog;
6. Penyalur, dealer, agen, dan grosir semen, rokok putih dan rokok kretek, kertas, baja, dan otomotif, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.

atas...

Tarif Pemungutan PPh Pasal 22
a. Atas objek pemungutan berupa impor
,
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dipungut sebagai berikut:
1) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% dari nilai impor;
2) yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% dari nilai impor;
3) yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang.
Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.

b. Atas objek pemungutan berupa pembayaran atas pembelian barang yang dibiayai dari APBN/APBD, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dipungut sebesar 1,5% dari harga pembelian.

c. Atas objek pemungutan berupa penjualan bahan bakar minyak, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dipungut sebagai berikut:
Jenis bahan bakar
SPBU Swasta
SPBU Pertamina
- Premium
0,3% dari penjualan
25% dari penjualan
- Solar
0,3% dari penjualan
0,25% dari penjualan
- Premix/Super TT
0,3% dari penjualan
0,25% dari penjualan
- Minyak Tanah
0,3% dari penjualan
0,3% dari Penjualan
- Gas LPG
0,3% dari Penjualan
Pelumas
0,3% dari Penjualan

d. Atas objek pemungutan berupa penjualan Produk-produk tertentu:

Jenis Industri
Tarif PPh Pasal 22
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Industri semen
0,25%
DPP PPN
Industri Rokok
0,15%
Harga Bandrol (Final)
Industri Kertas
0,1%
DPP PPN
Industri Baja
0,3%
DPP PPN
Industri Otomotif
0,45%
DPP PPN

e. Atas objek pemungutan berupa hasil perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan:
Badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertanian wajib melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan berupa hasil perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan untuk keperluan industri dan ekspor yang dibeli dari pedagang pengumpul. Besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah sebesar 1,5% dari harga pembelian.

atas...

Saat pemungutan PPh Pasal 22

a. oleh bendaharawan: pada saat pembayaran atas penyerahan barang oleh Rekanan;
b. atas impor barang: bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk;
c. atas produk-produk tertentu: pada saat penjualan;
d. atas bahan bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas: sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order) ditebus;
e. atas hasil perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertanian: pada saat pembelian.

atas...

V. PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 (PPh PASAL 23)
Pihak yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23 (Pemotong PPh Pasal 23):
· Badan pemerintah,
· Subjek Pajak badan dalam negeri,
· Penyelenggara kegiatan,
· Bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

atas...

Pihak yang dipotong PPh Pasal 23:
Wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Penghasilan-penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23:
· Bunga
· Dividen
· Royalty
· hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
· bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
· sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
· imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

atas...

Tarif Pemotongan PPh Pasal 23:

a. Tarif Pajak (15%) dengan Dasar Pengenaan Pajak: Penghasilan Bruto

No.
Jenis Penghasilan
Dasar Pemotongan PPh pasal 23
Tarif Efektif
1
Bunga
Penghasilan bruto tidak termasuk PPN
15%
2
Dividen
Penghasilan bruto tidak termasuk PPN
15%
3
Royalty
Penghasilan bruto tidak termasuk PPN
15%
4
Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
Penghasilan bruto tidak termasuk PPN
15%

b. Tarif Pajak (15%) dengan Dasar Pengenaan Pajak: Perkiraan Penghasilan Neto

No.
Jenis Penghasilan Yang Menjadi Objek Pemotongan PPh Pasal 23
Besarnya Perkiraan Penghasilan Neto
Tarif Efektif
Pemotongan PPh Pasal 23
1.
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat. 20% dari jumlah bruto
tidak termasuk PPN
3% dari jumlah bruto
tidak termasuk PPN
2.
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat. 40% dari jumlah bruto
tidak termasuk PPN
6% dari jumlah bruto
tidak termasuk PPN
3.
a. Jasa profesi
b. Jasa Konsultan. Kecuali konsultan konstruksi
c. Jasa akuntansi dan pembukuan
d. Jasa penilai
e. Jasa aktuaris
50% dari jumlah bruto
tidak termasuk PPN
7,5 % dari jumlah bruto
tidak termasuk PPN
4.
a. Jasa teknik dan jasa manajemen.
b. Jasa perancang/desain:
40% dari jumlah bruto
tidak termasuk PPN
6% dari jumlah bruto
tidak termasuk PPN
- Jasa perancang interior dan jasa perancang pertamanan
- Jasa perancang mesin dan jasa perancang peralatan
- Jasa perancang alat-alat transportasi/kendaraan
- Jasa perancang iklan/logo
- Jasa perancang alat kemasan
c. Jasa instalasi /pemasangan :
- Jasa instalasi/pemasangan mesin dan jasa instalasi/pemasangan peralatan;
- Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/ telepon/air/gas/AC/TV Kabel, kecuali yang dilakukan Wajib pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- Jasa instalasi/pemasangan peralatan.
d. Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan :
- Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin, listrik/ telepon/air/gas/AC/TV Kabel;
- Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan peralatan;
- Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan alat-alat transportasi/kendaraan;
- Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan, kecuali yang dilakukan Wajib pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
e. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap.
f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas.
g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas.
h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.
i. Jasa penebangan hutan termasuk land clearing.
j. Jasa pengolahan termasuk pembuangan limbah.
k. Jasa maklon.
l. Jasa rekruitmen/penyediaan tenaga kerja.
m. Jasa perantara.
n. Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI, dan KPEI.
o. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan KSEI dan tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh final berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1996.
p. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum.
q. Jasa pengisian suli suara (dubbing) dan atau mixing film.
r. Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet.
s. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan/pemeliharaan dan perbaikan.
5.
Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasangan mesin, listrikl/ telepon/air/gas/AC/TV Kabel, sepanjang jasa tersebut dilakukan Wajib pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.

13 1/3% dari
jumlah bruto
tidak termasuk PPN

2% dari
jumlah bruto
tidak termasuk PPN
6.
a. Jasa perencanaan konstruksi.
b. Jasa pengawasan konstruksi
26 2/3%
dari jumlah bruto
tidak termasuk PPN
4% dari
jumlah bruto
tidak termasuk PPN
7.
a. Jasa pembasmian hama dan jasa kebersihan.
b. Jasa katering
10% dari
jumlah bruto
tidak termasuk PPN
1,5% dari
jumlah bruto
tidak termasuk PPN
c. Jasa selain jasa-jasa tersebut diatas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 
 

atas...

Saat Pemotongan PPh Pasal 23
Saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atau juga disebut saat terutangnya PPh Pasal 23 adalah pada saat terutangnya atau saat dibayarnya penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23.

atas...

Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23
Beberapa jenis penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23:

a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
d. bunga obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
e. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
g. bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

atas...

VI. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 (PPh PASAL 26)
Pemotong PPh Pasal 26
Mereka-mereka yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 26 adalah:
· Badan pemerintah,
· Subjek Pajak dalam negeri (TERMASUK Subjek pajak Orang Pribadi),
· Penyelenggara kegiatan,
· Bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya,
· Orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak.

atas...

Pihak yang dipotong PPh Pasal 26
Mereka yang dipotong PPh Pasal 26 adalah Subjek pajak luar negeri (badan maupun orang pribadi)

Penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 26
Jenis penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan bruto adalah jenis penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berupa:
a. dividen dari perseroan dalam negeri;
b. bunga, termasuk imbalan karena jaminan pengembalian utang;
c. sewa, royalti, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
d. imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik dan jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia,
yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun atau oleh Wajib Pajak dalam negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri.

atas...

Tarif pemotongan PPh Pasal 26

Tarif pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari bruto untuk penghasilan berupa:
a. dividen;
b. bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
e. hadiah dan penghargaan;
f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.

Catatan:
Untuk penghasilan berupa bunga, dividen, dan royalty, jika penerimanya merupakan penduduk (resident) dari negara yang mengadakan Perjanjian Perpajakan, tarif yang berlaku adalah tarif berdasarkan Perjanjian Perpajakan yang bersangkutan.

Tarif pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto untuk penghasilan berupa:
· Hasil penjualan harta di Indonesia.
· Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri.

Tarif pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi Pajak Penghasilan untuk penghasilan berupa:
Penghasilan kena Pajak Bentuk Usaha tetap setelah dikurangi Pajak Penghasilan.

Catatan:
Jika penerimanya (kantor pusat BUT yang bersangkutan) merupakan penduduk (resident) dari negara yang mengadakan Perjanjian Perpajakan, tarif yang berlaku adalah tarif berdasarkan Perjanjian Perpajakan yang bersangkutan.

   
  [ FAQ PPh ] [ FAQ PPN ]
 
 
 
[ Layanan Jasa ] [ Klien ] [ Rekan ] [ Imbalan Jasa ] [ Seminar ] [ Buku ] [ FAQ ] [ Berita ] [ Info Pajak ] [ Contact Us ]
Klik Berita Untuk Hot News.. Klik Contact Us untuk menghubungi kami..
© 2001 - 2008, Jaja Zakaria & Rekan. All Rights Reserved